Konsep Dual Capital: Teori dan Implementasi

 

Pendahuluan

Konsep dual capital atau ibu kota ganda adalah fenomena di mana suatu negara atau wilayah menetapkan dua ibu kota resmi dengan pembagian fungsi yang berbeda, seperti administratif, legislatif, atau yudikatif. Praktik ini biasanya muncul karena pertimbangan sejarah, politik, ekonomi, atau kebutuhan pemerataan pembangunan di suatu wilayah.

Dual capital menjadi solusi bagi negara yang menghadapi tantangan geografis atau konflik politik, sehingga memungkinkan distribusi fungsi pemerintahan secara lebih merata. Artikel ini akan membahas teori yang mendasari konsep dual capital, implementasinya di beberapa negara, serta kelebihan dan kekurangannya.

---

Teori tentang Dual Capital

Dalam teori pemerintahan dan tata ruang, beberapa ahli mengemukakan gagasan tentang pembagian fungsi ibu kota:

1. Fred W. Riggs (1964) dalam teori Ecological Approach to Public Administration menjelaskan bahwa struktur pemerintahan dan tata ruang dipengaruhi oleh kebutuhan adaptasi geografis dan sosial. Riggs menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang heterogen, membagi fungsi ibu kota dapat membantu meredakan konflik politik dan menciptakan keseimbangan regional.

2. John Friedmann (1986) dalam teori Core-Periphery Model menyatakan bahwa pembagian kekuasaan administratif dapat memperkecil ketimpangan antara pusat dan wilayah pinggiran. Dalam konteks dual capital, hal ini memungkinkan pembangunan yang lebih terdistribusi.

3. David Harvey (1973) melalui teori Urbanization and Spatial Justice berargumen bahwa lokasi ibu kota sangat berpengaruh terhadap distribusi ekonomi dan akses terhadap layanan publik. Dengan memiliki dual capital, negara dapat meminimalkan efek konsentrasi kekuasaan dan aktivitas ekonomi di satu wilayah saja.

---

Contoh Negara dengan Dual Capital

1. Afrika Selatan

Pretoria: Ibu kota administratif, tempat kantor Presiden berada.

Cape Town: Ibu kota legislatif, tempat Parlemen bersidang.

Bloemfontein: Ibu kota yudikatif, tempat Mahkamah Agung berada.

Model ini diterapkan sebagai upaya mencerminkan keragaman etnis dan budaya setelah kolonialisme.

2. Bolivia

Sucre: Ibu kota konstitusional, pusat yudikatif.

La Paz: Pusat pemerintahan dan administratif.

Pembagian ini muncul dari kompromi politik untuk menjaga stabilitas antara wilayah yang berkonflik.

3. Malaysia

Kuala Lumpur: Pusat ekonomi dan legislatif.

Putrajaya: Ibu kota administratif, tempat kantor Perdana Menteri dan kementerian.

Perubahan ini bertujuan mengurangi kemacetan dan tekanan urban di Kuala Lumpur.

---

Kelebihan dan Kekurangan Dual Capital

Kelebihan:

Pemerataan pembangunan: Membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Stabilisasi politik: Mengurangi dominasi satu kota atau kelompok tertentu.

Efisiensi geografis: Mempermudah akses layanan pemerintahan bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Kekurangan:

Biaya tinggi: Infrastruktur untuk dua ibu kota memerlukan anggaran besar.

Kompleksitas administrasi: Membagi fungsi pemerintahan dapat menimbulkan kebingungan.

Isu konektivitas: Transportasi dan komunikasi antara dua ibu kota harus sangat efisien.

---

Kesimpulan

Konsep dual capital bukan hanya solusi pragmatis, tetapi juga simbol politik dan budaya yang mencerminkan keragaman suatu negara. Berdasarkan teori dari Riggs, Friedmann, dan Harvey, dual capital memungkinkan pemerintahan yang lebih adil dan inklusif, meskipun harus diimbangi dengan investasi besar untuk infrastruktur dan konektivitas. Implementasi model ini perlu disesuaikan dengan konteks geografis, sejarah, dan kebutuhan politik masing-masing negara.

Dengan memahami konsep ini, negara yang memiliki potensi untuk menerapkan dual capital dapat mengoptimalkan pembagian fungsi dan pembangunan wilayah secara merata.